MENGURAI POPULASI SAPI POTONG DI SULAWESI SELATAN

Share

Prof.Dr.Ir.Jasmal A. Syamsu,M.Si

Tim Ahli Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Sul Sel dan

Guru Besar Fakultas Peternakan UNHAS, Makassar

1.      Pemerintah telah mencanangkan program peningkatan produksi daging dalam negeri untuk mencapai swasembada daging sapi dan kerbau, dimana program tersebut diberi nama Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) 2014. Dalam program ini, negara kita dikatakan mencapai swasembada daging jika kebutuhan daging untuk konsumsi masyarakat disediakan atau dipasok dari produksi dalam negeri sebanyak minimal 90% dari jumlah kebutuhan daging nasional. Untuk mewujudkan PSDSK 2014 sangat ditentukan oleh program atau langkah strategis yang mendukungnya, dan program tersebut dirumuskan atau ditetapkan tentunya harus berdasarkan atas data akurat khususnya data populasi sapi. Masih teringat jelas, saat saya menghadiri pertemuan di Direktorat Jenderal Peternakan dalam forum pembahasan Blue Print PSDS 2014 (Program Swasembada Daging Sapi), terungkap adanya keraguan atas keakuratan data khususnya populasi sapi yang digunakan dalam merumuskan program ini.  Tulisan/artikel saya tentang hal ini telah dimuat oleh Harian Fajar Makassar  (13/1/2010).

2.      Atas dasar adanya keraguan data tentang populasi sapi dan untuk memenuhi tuntutan permintaan data populasi yang akurat melalui metode sensus, maka Kementerian Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik melaksanakan Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau 2011 (PSPK 2011) yang telah berlangsung pada tanggal 1-30 Juni 2011. Pelaksanaan PSPK 2011 terutama bertujuan untuk memperoleh data populasi dasar sapi potong, sapi perah dan kerbau, memperoleh komposisi populasi berdasarkan umur dan jenis kelamin, serta untuk mengetahui stok dalam negeri. Pendataan dilakukan dengan unit pencacahan adalah rumah tangga, perusahaan berbadan hukum serta unit lainnya yang melakukan pemeliharaan sapi seperti yayasan, koperasi, pesantren, sekolah, dsb.

3.      Berdasarkan hasil pendataan yang telah dilakukan, Kementerian Pertanian dan BPS telah merilis hasil awal PSPK 2011. Jumlah populasi sapi potong di Indonesia mencapai 14,8 juta ekor, dimana Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan jumlah populasi terbesar ketiga yaitu sebanyak 983.985 ekor (984 ribu ekor) atau 6,65 persen dari total populasi sapi potong di Indonesia, setelah Jawa Timur sebanyak 4,7 juta ekor (31,93 persen) dan Jawa Tengah sebanyak 1,9 juta ekor (13,09 persen).  Dengan jumlah populasi sapi di Sulawesi Selatan saat ini sebanyak 984 ribu ekor, tidaklah berlebihan jika kita optimis bahwa program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Gerakan Pencapaian Populasi Sapi Sejuta Ekor Tahun 2013 akan dicapai, dan tentunya semua pihak terutama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sul Sel tak henti-hentinya untuk melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan/program yang mendukungnya.

4.      Dari hasil awal PSPK 2011 terungkap pula bahwa populasi sapi potong betina lebih banyak dibanding sapi potong jantan. Secara nasional, populasi sapi potong betina adalah 68,15 persen, sedangkan untuk sapi potong jantan 31,85 persen dari total populasi. Jika angka ini digunakan untuk mengestimasi distribusi sapi potong di Sul Sel berdasarkan jenis kelamin --angka persentase menurut jenis kelamin per provinsi belum dirilis--, maka jumlah sapi potong betina di Sul Sel sekitar 671 ribu ekor dan sapi potong jantan 313 ribu ekor. Dilain pihak, secara nasional berdasarkan kategori umurnya, sebanyak 66.09 persen adalah sapi potong betina dewasa (>2 tahun), muda (1-2 tahun) 19.88 persen, dan anak (< 1 tahun) 14.03 persen dari total populasi sapi potong betina. Untuk populasi sapi potong jantan, persentase dewasa adalah 30,80 persen, muda 38.52 persen, serta anak 30.68 persen dari total populasi sapi potong jantan. 

5.      Secara spesifik, hasil PSPK 2011 juga merilis hasil pendataan berdasarkan enam regional/pulau yaitu regional Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku dan Papua. Angka persentase populasi sapi potong menurut jenis kelamin dan umur khususnya untuk regional Sulawesi adalah jenis kelamin jantan dengan persentase anak 33,46 persen, muda 32,47 persen, dan dewasa 34,07 persen. Untuk jenis kelamin betina dengan persentase anak 14,26 persen, muda 17,16 persen, serta dewasa 68,58 persen. Dengan hasil persentase populasi menurut umur dari jenis kelamin jantan dan betina yang diperoleh dari PSPK 2011 di atas --angka persentase menurut umur per provinsi belum dirilis--, dapat dihitung sebagai gambaran awal tentang kondisi struktur populasi sapi potong di Sulawesi Selatan. 

6.      Dengan populasi sapi potong di Sul Sel 984 ribu ekor, dapat diurai bahwa jumlah populasi sapi potong jantan untuk kategori anak 104 ribu ekor, muda 102 ribu, dan dewasa 107 ribu ekor. Sementara populasi sapi potong betina dengan distribusi anak 96 ribu ekor, muda 115 ribu ekor, dan dewasa 460 ribu ekor. Dari jumlah tersebut dapat diketahui bahwa rasio antara sapi potong jantan dewasa dan betina dewasa  adalah sekitar satu berbanding empat. Selain itu, juga dapat diketahui dari hasil perhitungan bahwa tanpa melihat jenis kelamin, persentase populasi sapi potong berdasarkan umur adalah anak 20,37 persen, muda 22,04 persen, serta dewasa 57,59 persen.

7.      Dari uraian di atas, beberapa hal yang perlu kita cermati dan analisis lebih lanjut, serta menjadi bahan renungan dan pertimbangan dalam rangka pengembangan sapi potong di Sulawesi Selatan di masa datang.

a.      Data populasi hasil PSPK 2011 harus dijadikan pijakan dasar dalam perencanaan program ke depan dalam rangka pengembangan sapi potong di Sul Sel dan selanjutnya dari tahun ke tahun dilakukan pendataan ternak yang akurat.

b.      Dengan jumlah populasi saat ini (984 ribu ekor), lokasinya atau keberadaan sapi tersebut di mana? Karena yang pasti populasi sapi tersebut terdistribusi ke masing-masing kabupaten/kota, dan selanjutnya terdistribusi ke masing-masing kecamatan/desa di setiap kabupaten kota. Sehingga diperlukan adanya pemetaan potensi ternak sapi potong untuk menjadi bahan acuan dalam menetapkan kebijakan seperti penyebaran ternak, pelaksanaan intensifikasi kawin alam (INKA) dan inseminasi buatan (IB), pengeluaran ternak, serta pelaksanaan program lainnya. Disamping itu, demi menjaga perkembangan populasi sapi potong, perlu adanya kebijakan untuk melindungi wilayah sentra-sentra ternak sapi potong khususnya dalam hal penataan tata ruang ternak, sehubungan terjadinya pengalihan fungsi lahan yang selama ini menjadi basis ekologis atau lahan penyangga bagi pemeliharaan sapi potong.

c.      Melihat rasio sapi potong dewasa antara jantan-betina  memberikan indikasi bahwa di Sul Sel memungkinkan dilakukan intensifikasi kawin alam, disamping program inseminasi buatan (IB) yang telah berjalan selama ini. Diperlukan analisis lebih jauh bagaimana kondisi rasio tersebut di masing-masing kabupaten/kota karena kemungkinan beberapa daerah rasio tersebut melebar (tinggi) karena secara spesifik tentunya setiap kabupaten/kota memiliki struktur populasi yang berbeda. Dengan demikian, program intensifikasi kawin alam dan inseminasi buatan diperlukan kebijakan selektif dan spesifik lokasi menurut karakteristik kabupaten/kota.

d.      Jumlah populasi sapi potong betina dewasa sebesar 460 ribu ekor, inipun diperlukan analisis seberapa besar dari populasi tersebut yang produktif. Selain itu, seberapa besar dari populasi betina dewasa dapat dijadikan akseptor jika akan dilakukan IB karena akan berhubungan dengan proyeksi dan target pencapaian tingkat kelahiran sapi potong, kebutuhan sarana prasarana, penyediaan semen beku, dsb. Disisi lain, pemerintah tetap melanjutkan pengawasan dan penjaringan terhadap pemotongan sapi betina produktif.

e.      Diperlukan pula adanya regulasi yang ketat dalam pengaturan pengeluaran ternak yang hanya memenuhi tuntutan permintaan sapi dari luar provinsi. Regulasi ini penting untuk mencegah terjadinya pengurasan sumberdaya ternak. Dilain pihak, program pengadaan ternak bibit atau induk, tentunya masih perlu diupayakan secara terbatas yang hanya untuk menjaga keseimbangan populasi ternak (stok populasi) sapi potong.

f.        Untuk pengembangan sapi ke depan, perlu di dorong dan adanya fasilitasi dari pemerintah dengan melibatkan pihak swasta kepada peternak untuk mengembangkan unit-unit usaha penggemukan sapi potong dalam rangka memenuhi kebutuhan daging untuk konsumsi lokal dan nasional. Jika kita ingin memprediksi besarnya jumlah produksi daging, maka dihitung berdasarkan seberapa besar jumlah sapi potong jantan (dewasa) yang layak potong, bukan dari total populasi jantan. Selain itu, kita perlu memahami bahwa dari sejumlah populasi sapi potong yang ada sebagian besar (sekitar 70 persen) berada di peternakan rakyat di pedesaan yang masih membutuhkan perbaikan manajemen pemeliharaan, inovasi teknologi, permodalan, dan dukungan kebijakan dan keberpihakan pemerintah. 
(Artikel ini telah diterbitkan di Harian Fajar Makassar, 11 Nopember 2011)